Trending

Kitab Ini Mengatur Hidup Kita, Anak Kita Hingga Cucu Kita, Dan Akan Disahkan Oleh DPR!

Coba bayangkan kita baru bangun pagi, membaca berita-berita betapa mumetnya negeri ini, lalu kita merasa sedih. Mengeluhlah kita kepada Presiden lewat akun sosial media kita macam begini: “Pak Presiden, ini gimana sih, apa yang harus kita lakukan, kok kondisi tak kunjung membaik”.

Tiba-tiba, esok harinya, ada pihak berwajib di depan pintu rumah. Menjemput karena ada orang yang memperkarakan status sosmed itu. Katanya kita menghina Presiden. Kurang kerjaan? Ya, Presiden kita bisa jadi orang bijak yang terlalu sibuk untuk mengurusi hal remeh temeh itu. Masalahnya, peraturan menyebut, tidak perlu sang Presidennya sendiri yang melapor, cukup seseorang yang merasa Kepala Negaranya sudah di hina. Siapa pun bisa melaporkan kita telah menghina Presiden. Ancamannya? 5 Tahun penjara! Peraturan yang mana?

Pasal 264
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Lalu coba bayangkan lagi, kamu seseorang yang baru saja menikah. Pasangan muda, yang sedang mengatur-ngatur pemilihan alat kontrasepsi yang mana untuk mempersiapkan jeda kehamilan. Pilihanmu jatuh pada kondom.

Suatu ketika kamu membelinya di warung, Tidak sengaja, karena kantong plastik belanjaan yang semi transparan, kondom itu terlihat di muka umum. Atau Kamu memang lagi iseng menunjukan belanaan itu di jalur privat Path yang berisi kawan-kawan dekat.

Ternyata, esoknya kamu kembali di jemput pihak berwajib. Apa masalahnya? Kamu dituduh mempertunjukan alat untuk mencegah kehamilan, alias kontrasepsi. Lah memang gak boleh? Aturannya apa?

Pasal 481
“Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan atau secara terang-terangan dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegahan kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak sesuai kategori 1. Dalam rancangan KUHP, sanksi kategori 1 berupa denda sebesar 10 juta”.

Itu hanya sebagian contoh kecil dari sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias R KUHP. Sebuah kitab yang berisi 768 pasal, yang akan mengatur hidup kita dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dari urusan penghinaan presiden, korupsi, sampai ke urusan kondom dan ilmu hitam santet.

Sedang Dibahas di DPR

DPR KUHP

Kamu pikir ini bercanda? Tidak! Kitab itu kini sedang dibahas di DPR. Iya DPR! DPR yang itu! Sebuah pembahasan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena jumlah pasal 768 buah adalah jumlah terbesar yang pernah dibahas dalam sejarah DPR Republik ini.

Kemudian Undang-undang KUHP ini dengan jumlahnya yang sedemikian besar, jelas bukan undang-undang yang bisa mudah diubah-ubah begitu saja di kemudian hari. Ini dirancang untuk bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Kamu tahu kan, KUHP kita yang lama itu bahkan produk lungsuran Belanda yang sangat tua umurnya.

Banyak pasal dan jenis penghukuman yang sudah terlalu tua dan tidak sesuai kondisi saat ini. Ada angin segar muncul dengan diperkenalkannya Pidana Kerja Sosial untuk beberapa jenis tindak pidana. Kerja sosial? Yup, ini serupa di luar negeri sana.

Tentunya sering kita membaca berita-berita selebritis internasional bermasalah, yang dihukum kerja sosial, mulai dari membersihkan sampah, menyapu jalanan, sampai melayani makan para tuna wisma. Tentunya hal macam ini positif mengingat beban negara terlalu tinggi kalau semua harus dihukum penjara, pidana-pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan kerja sosial. Hal-hal positif macam ini harus kita pastikan masuk terus dalam pembahasan hingga disahkan bukan?

Itu kenapa kita harus perduli. Jadi kalau ada pembasahan yang keliru atau tak sesuai dengan semangat kebangsaan, pengaruhnya tak cuma ke diri kita pribadi. Kamu bisa saja cuek tak perduli. Tapi bagaimana anak kita? Cucu kita? Mereka bahkan belum punya suara atau bahkan belum lahir ketika peraturan yang mengikat hidup mereka ini dibuat.

Lalu Masih Mau Diam?

diam

Kita bisa berperan aktif mengawasi setiap pembahasan. Jangan sampai ada pasal-pasal yang bisa mempersulit kehidupan kita. Namun, semuanya bisa dilakukan jika DPR mau melakukan pembahasan dalam rapat-rapat yang terbuka dan transparan.

Karena itu kita harus meminta (memaksa) DPR untuk melakukannya secara terbuka. Ada petisi menarik yang digagas oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Intinya mereka meminta dua hal:

1. Agar setiap rapat – rapat pembahasan R KUHP dilakukan secara terbuka dan transparan dan setiap minuta/notulensi lengkap pembahasan R KUHP di DPR dan hasil – hasil kunjungan studi banding serta Rapat Dengar Pendapat Umum untuk segera dipublikasi di situs resmi DPR atau dapat diakses oleh publik. Proses pembahasan R KUHP sebaiknya dilakukan di gedung DPR bukan ditempat-tempat lain agar publik dan media bisa mengawasi.

2. Membuat saluran komunikasi khusus, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau melalui saluran atau media komunikasi lainnya, agar masyarakat seluruh Indonesia dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait R KUHP.

Kita mungkin tidak begitu paham hukum. Tapi ketika pembahasan tersebut dilakukan terbuka, semua mata bisa mengawasi. Orang-orang yang paham hukum, perduli kehidupan kita, bisa ikut mengawasi. Yuk jangan diam, ikut perduli, setidaknya dengan meminta sidang dibuat terbuka. Tanda tangani petisi RKUHP di link ini sekarang, untuk kita, anak kita dan cucu kita nanti!

Tanda Tangani Petisi

1 Comment

1 Comment

  1. Anggara

    September 14, 2015 at 4:37 pm

    keren inih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top