Kalau merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, Pribumi diartikan sebagai penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Sebuah kata yang umum sebetulnya dan tak memiliki muatan apa-apa. Tapi kenapa istilah ini bisa menjadi begitu sensitif?

Di Era Kolonial Belanda Istilah Pribumi Digunakan Sebagai Alat Pecah Belah Dan Dalih Pembantaian

Belanda lewat organisasi VOC yang menguasai Indonesia saat itu membagi masyarakat menjadi tiga golongan. Pribumi alias Inlanders dipakai sebagai kelompok penduduk dari suku asli. Vreemde Oosterlingen, digunakan sebagai penyebutan keturunan Cina, India, Arab. Dan terakhir masyarakat Eropa Belanda sendiri. Sedari awal masing-masing golongan ini dibagi kastanya dengan hak dan kewajiban yang tak sama.

Memasuki Abad 17 imigrasi warga keturunan Tiong Hoa makin deras. Para pendatang ini dikenal baik tingkah lakunya dan lebih bisa berbaur dibanding warga Belanda Eropa. Ditambah kemampuan berdagang mereka yang di atas rata-rata, membuat VOC menjadi cemas.

Untuk mencegah kekuasaannya tergusur, akhirnya penangkapan dan penindasan dilakukan Belanda terhadap warga Tionghoa. Dengan menggunakan cap “non pribumi”, pembantaian pun dimulai 9 Oktober 1740 dan memakan korban jiwa lebih dari 10.000 jiwa. Mula-mula 500 orang Tionghoa yang ditahan dibantai. Kemudian VOC bergerak ke rumah sakit dan setelah itu meluas ke seantero kota. Peristiwa pembantaian orang-orang Cina di Batavia ini dikenal dengan Geger Pecinan.

Malapetaka Lima Belas Januari, Malapetaka Yang Juga Menggunakan Istilah Pribumi

Memasuki era 70-an sejumlah cendekiawan dan mahasiswa mulai merasa tak puas dengan kepemimpinan presiden Soeharto pada waktu itu. Besarnya peran modal asing khususnya Jepang dituding tak berpihak pada warga lokal.

Puncaknya pada 15 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei ke Indonesia yang disambut aksi demonstrasi. Dengan menggaungkan istilah keberpihakan kepada pribumi, demo itu pun berubah menjadi kerusuhan yang dikenal dengan Malapetaka lima belas Januari alias Malari.

Jakarta berasap, penghancuran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Belakangan tidak hanya menyasar produk-produk Jepang, massa juga melampiaskan kekesalannya kepada perusahaan-perusahaan Tionghoa. Pada Peristiwa Malari ini, setidaknya sebelas orang tewas dan 300 lainnya luka-luka. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan ikut rusak. Sekitar 775 orang ditahan menyusul aksi pemerintah memadamkan kerusuhan tersebut, beberapa terdiri dari anak di bawah umur.

Mei 98, Ketika Istilah Pribumi Jadi Tameng Kekerasan Dan Istilah Non-Pribumi Jadi Alasan Menghunus Pedang

Selanjutnya tentu saja peristiwa kerusuhan 1998. Saat itu etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, penjarahan dan diskriminasi hebat. Peristiwa ini merupakan buntut dari kesenjangan ekonomi dan kebencian berdasar prasangka kepada etnis Tionghoa.

Sedihnya ketika itu masyarakat kita menuliskan kalimat “milik pribumi” pada rumah dan toko mereka agar aman dari pembakaran. Kalimat singkat tersebut kalau kita renungi sebetulnya berarti “ini milik pribumi, jangan dijarah dan dibakar” dan sebaliknya kalau tak ada tulisannya berarti “ini milik non pribumi silahkan di…”

Nyatanya ketika itu jatuh korban dari kita semua. Ya, kita semua! Sekian banyak korban jiwa yang meninggal karena terjebak dalam toko atau rumah yang terbakar. Harta benda banyak yang ludes terbakar dan dijaarah. Semua dikecam ketakutan dan ekonomi pun lumpuh.

Guna Meredam Rasa Sensitif Tersebut Habibie Pun Mengeluarkan Instruksi Presiden

Membaca urusan kata pribumi dan non pribumi yang begitu sensitif, Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto pun bergerak cepat untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 pun dikeluarkan, intinya tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, penggunaan istilah pribumi dihentikan dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Penggunaan kata Warga Negara Indonesia alias WNI pun lebih dikedepankan.

Kampret Itu Binatang Sejenis Kelelawar, Tapi Salah Konteks Ketika Digunakan Dalam Kalimat Bisa Membuat Orang Marah Bukan?

Kata memang punya arti baku dalam kamus. Serupa kampret yang diterjemahkan sebagai kelelawar kecil pemakan serangga, hidungnya berlipat-lipat. Tapi pasti berbeda artinya jika kamu lontarkan itu kepada orang lain dengan nada yang kesal.

Nah, gambaran di atas hanya sebagian contoh kecil dari sekian banyak letupan peristiwa urusan yang berkaitan dengan istilah pribumi dan non pribumi. Dengan sejarah panjang soal kata pribumi dan non pribumi macam itu, menjadi wajar jika sebagian kita masih begitu sensitif dengan istilah tersebut.

Namun, tokoh-tokoh nasional macam Presiden Jokowi sampai yang terakhir Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mulai menggunakan lagi istilah ini. Kita hanya bisa berharap, jika pun istilah itu masih akan digunakan, semoga sesuai konteks yang lebih positif.